Eko Awaludin, S.Pd.,I (Ketua Tanfidiyyah MWC NU)
TANGERANG – INFOPLUS9.COM-Ketua Tanfidziyyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Cikupa, Ustadz Eko Awaludin, S.Pd.,I., menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi dan hubungan historis yang kuat antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Reses Masa Persidangan ke-III Anggota DPRD Provinsi Banten, Muhamad Nur Kholis, S.Th.I., yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jumat (17/6/2026).
Komitmen Struktural dan Historis: “Mengurus Orang Tua”
Dalam kesempatan tersebut, Ust. Eko Awaludin menjelaskan mengenai status struktural dirinya saat ini. Pasca-musyawarah pembentukan pengurus NU beberapa waktu lalu, ia secara resmi mengemban amanah sebagai Ketua Tanfidziyyah MWC NU Cikupa. Konsekuensinya, ia harus menarik diri dari ranah politik praktis di jajaran partai.
Meski demikian, secara kultural dan historis, ia menegaskan kebersamaan antara NU dan PKB tidak akan pernah luntur.
”Secara otomatis saya harus keluar dari jajaran politik di PKB. Tetapi karena saya berasal dari rahim yang sama, kita tahu bahwa NU itu adalah orang tua, dan PKB adalah anaknya. Kalau dulu saya mengurus anaknya, sekarang saya mengurus orang tuanya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” ujar Ust. Eko.
Ia juga mengilas balik sejarah era reformasi tahun 1998, di mana almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menginisiasi kelahiran PKB dengan motor dan tujuan yang sama dengan NU, yakni melahirkan pemimpin-pemimpin yang berorientasi dan berpihak penuh pada kemaslahatan rakyat (kemaslahatan umat).
Edukasi Publik: Ajakan untuk Tidak Anti-Politik
Lebih lanjut, Ust. Eko memberikan edukasi politik yang kuat kepada ratusan jemaah dan pengurus yang hadir. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap apolitis atau anti-politik.
Menurutnya, disadari atau tidak, seluruh lini kehidupan manusia dari bangun tidur hingga kembali tidur diatur oleh regulasi dan kebijakan politik.
- Sektor Ekonomi & Pekerjaan: Lapangan kerja dan stabilitas sumber daya ekonomi ditentukan oleh kebijakan politik.
- Kebutuhan Pokok: Ketersediaan bahan pangan harian diatur melalui instrumen politik pemerintahan.
- Program Kesejahteraan: Bahkan program pemenuhan gizi masyarakat yang belakangan ini viral juga lahir dari produk kebijakan politik.
HK 72
