Rombongan Partai Gerakan Rakyat Kecamatan Curug Turut dalam Pengawalan Ke Kemenkumham RI
Tangerang-INFOPLUS9.COM-Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Rakyat DPC curug Kabupaten Tangerang mengerahkan rombongan pengurus dan anggota untuk ikut serta mengantar serta mengawal proses verifikasi Surat Keterangan Terdaftar SKT partai di Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Kehadiran rombongan ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen DPC curug terhadap proses administrasi partai agar segera memperoleh legalitas formal dari negara.
Ketua DPC Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Tangerang, Bapak Suryadi, SE, menyampaikan bahwa pengawalan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenkumham.
“Kami dari DPC curug Kabupaten Tangerang hadir untuk mengawal dan mensukseskan proses verifikasi SKT. Ini adalah langkah penting agar Partai Gerakan Rakyat dapat segera bergerak dan berkontribusi untuk membangun Indonesia melalui jalur politik” ujar Bapak Suryadi.
Proses verifikasi berlangsung dengan tertib. Pihak Kemenkumham memberikan arahan terkait kelengkapan administrasi dan tata kelola partai politik sesuai aturan perundang-undangan.
Dengan selesainya tahapan ini, Bapak Suryadi berharap Partai Gerakan Rakyat dapat lolos dalam verifikasi dan ikut berkiprah dalam pemilu 2029, partai ini memiliki visi mewujudkan Indonesia yang lebih maju sejahtera adil serta mendorong pemberantasan korupsi tegas nya
(Ade salam)
Read MoreWujud Gotong Royong Kader, Pengurus Partai Gerakan Rakyat Banten Kawal Pendaftaran Resmi di Kementerian Hukum
JAKARTA — INFOPLUS9.COM- Semangat gotong royong dan persatuan menggelora di ibukota negara pada hari Kamis, 23 Juli 2026. Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten hadir secara langsung untuk mengawal agenda strategis nasional: pendaftaran resmi Partai Gerakan Rakyat ke Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Kehadiran rombongan besar dari Banten ini merupakan wujud nyata kepatuhan administratif sekaligus momentum historis bagi legalitas partai. Berdasarkan Surat Pemberitahuan DPP Partai Gerakan Rakyat Nomor: A/257/DPP-GR/KU-SJ/VII/2026, kegiatan ini dilaksanakan menyusul telah diterbitkannya 38 (tiga puluh delapan) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada seluruh provinsi di Indonesia.
Landasan Aturan Hukum Partai Politik
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Partai Politik), salah satu syarat mutlak bagi sebuah partai politik untuk diakui secara sah sebagai badan hukum dan dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik adalah terdaftar secara resmi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum RI). Penerbitan SKT di 38 provinsi serta pendaftaran tingkat pusat ini menjadi fondasi hukum yang kuat agar Partai Gerakan Rakyat berstatus legal, berbadan hukum, dan siap memperjuangkan aspirasi rakyat secara konstitusional.
Apresiasi Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Provinsi Banten: Abah Aeng
Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Provinsi Banten, Abah Aeng, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas kehadiran serta partisipasi aktif seluruh pengurus DPD Partai Gerakan Rakyat se-Provinsi Banten yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengawal langsung jalannya proses pendaftaran ke Kementerian Hukum RI di Jakarta.
“Atas nama pimpinan wilayah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus DPD Partai Gerakan Rakyat se-Provinsi Banten. Kehadiran kita bersama di Kementerian Hukum hari ini membuktikan bahwa soliditas dan militansi kader di Banten sangat luar biasa. Ini adalah langkah awal perjuangan konstitusional kita untuk menghadirkan perubahan nyata bagi rakyat,” ujar Abah Aeng sesuai kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi partai di tingkat provinsi.
Partisipasi Militan DPD Kabupaten Tangerang di Bawah Kepemimpinan Andry Ardiansyah, SE
Turut ambil bagian dalam rombongan pengawalan tersebut adalah jajaran pengurus DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Tangerang bersama para pengurus DPC tingkat kecamatan. Kehadiran kontingen Kabupaten Tangerang menambah kekuatan moral dan energi positif dalam barisan perjuangan hari ini.
Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Tangerang, Andry Ardiansyah, SE, memberikan apresiasi tinggi atas peran serta dan antusiasme luar biasa dari seluruh pengurus DPD maupun DPC yang hadir sejak pagi hari di lokasi pendaftaran.
“Kami di Kabupaten Tangerang merasa bangga dan bersemangat bisa ikut ambil bagian dalam sejarah penting pengawalan pendaftaran partai kita ke Kementerian Hukum RI. Apresiasi setinggi-tingginya saya tujukan kepada seluruh pengurus DPD dan pengurus DPC se-Kabupaten Tangerang yang hadir tanpa kenal lelah. Sesuai kapasitas kami, pengesahan dan pendaftaran hukum ini adalah harga mati agar Partai Gerakan Rakyat sah secara legal formal, sehingga kita bisa segera bergerak melayani masyarakat secara maksimal dengan semangat gotong royong,” tegas Andry Ardiansyah, SE.
Dengan terlaksananya pendaftaran resmi ini, Partai Gerakan Rakyat optimis dapat melangkah lebih mantap dalam membangun infrastruktur politik yang kuat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil di seluruh penjuru tanah air, khususnya di Provinsi Banten.
Kumpulnya semua pengurus dan anggota dari berbagai daerah ini bukan hanya untuk pengawalan namun saling silaturahmi antar kader Partai Gerakan Rakyat dari seluruh daerah di Indonesia.
Suasana di Depan Pintu Loby Kantor Kementrian Hukum dan Ham RI.
Matangkan Persiapan Penyerahan SKT ke Kemenkumham RI, DPC PGR Kecamatan Curug Gelar Konsolidasi Kader
Pengurus DPC Partai Gerakan Rakyat Kecamatan Curug
TANGERANG– INFOPLUS8.COM-Dalam upaya memastikan kesiapan administratif dan teknis lapangan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menggelar rapat konsolidasi pengurus pada Sabtu malam (11/07/2026) di Sekretariat DPC PGR Curug.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi daring tingkat nasional terkait penyerahan persyaratan pendirian Partai Gerakan Rakyat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Sesuai jadwal, agenda penyerahan berkas tersebut akan dilakukan secara resmi di Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026 mendatang.
Fokus Konsolidasi: Kekompakan dan Kedisiplinan
Rapat koordinasi ini membahas secara mendetail mengenai teknis pengerahan massa, pembagian tugas koordinator lapangan, hingga sinkronisasi logistik dan atribut bagi para kader. Mengacu pada arahan dari DPW Banten, target pengerahan massa secara keseluruhan mencapai 1.200 orang, di mana setiap DPC diinstruksikan untuk mengirimkan perwakilan anggota secara aktif.
Ketua DPC PGR Kecamatan Curug, H. Suryadi, menekankan bahwa momentum penyerahan SKT ini merupakan catatan sejarah bagi perjalanan Partai Gerakan Rakyat.
“Saya menginstruksikan seluruh kader untuk hadir dengan penuh semangat pada Kamis, 23 Juli 2026 pukul 06.30 WIB di titik kumpul Sekretariat DPC PGR Curug untuk berangkat bersama menuju Kemenkumham RI Jakarta. Mari kita tunjukkan bahwa Curug solid dan siap hadir penuh untuk mendukung perjuangan ‘Bersama Rakyat, Membangun Banten’,” ujar H. Suryadi dalam arahannya.
Dukungan Lintas Sektor
Kesiapan teknis lapangan turut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPC PGR Curug, Berry, S.H., yang menyatakan bahwa instruksi pergerakan telah tersampaikan hingga tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Sementara itu, dukungan kelembagaan datang dari Bendahara DPD PGR Kabupaten Tangerang, H. Khaerudin, serta keterwakilan organisasi sayap Perempuan Bergerak, SR Hendrawati (Ayu), yang memastikan kesiapan kader perempuan untuk mengawal agenda tersebut dengan tertib.
Kegiatan konsolidasi ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk komitmen seluruh pengurus dan kader untuk menyukseskan agenda nasional partai.
Tentang Partai Gerakan Rakyat (PGR) DPC Curug
Partai Gerakan Rakyat adalah organisasi politik yang berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan semangat membangun daerah dan bangsa. Saat ini, partai sedang dalam proses pemenuhan persyaratan administratif di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai langkah legal formal untuk berpartisipasi aktif dalam kancah politik nasional.
DPC Partai Gerakan Rakyat Kecamatan Curug saat ini memperoleh Tertinggi dalam perekrutan anggotanya di Ketuai oleh H.Suryadi dan Tokoh Masyarakat sekaligus Bendahara DPD H. Khaerudin menjadi penggerak yang aktif sehingga diprediksi Partai Gerakan Rakyat di Dapil 5 yang merupakan Dapil Neraka di Kabupaten Tangerang akan terjadi kompetitor di antara basis basis pemilih di Kecamatan Curug khususnya.
Read MorePerkuat Akar Rumput di Dapil II Kabupaten Tangerang, Srikandi Partai Gerakan Rakyat Gelar Konsolidasi dan Serap Aspirasi
TANGERANG – INFOPLUS9.COM- DPD Srikandi Partai Gerakan Rakyat (PGR) Kabupaten Tangerang sukses menggelar kegiatan konsolidasi organisasi sekaligus penyerapan aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (21 Juni 2026) ini bertempat di Sekretariat DPC Kronjo, Kp. Pagedangan Udik, Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Acara yang berlangsung hangat dan produktif dari pukul 14.00 hingga 16.30 WIB ini dihadiri oleh 38 peserta, yang terdiri dari jajaran pengurus DPD Kabupaten Tangerang, para Ketua DPC di wilayah Dapil II, tokoh masyarakat, serta aktivis perempuan dan kepemudaan.
Dalam forum diskusi tersebut, sejumlah Ketua DPC memaparkan progres positif terkait rekrutmen Kartu Tanda Anggota (KTA) dan pembentukan Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat desa. Di sisi lain, dinamika lapangan juga menjadi sorotan, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC Gunung Kaler terkait tantangan mengubah pola pikir transaksional sebagian masyarakat dalam berpartai.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pengurus DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Tangerang, Tyta Rosita, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa gerakan Srikandi merupakan wujud nyata kepedulian perempuan terhadap kondisi bangsa saat ini. Ia menginstruksikan percepatan pembentukan struktur PAC di setiap desa.
”Pembentukan struktur PAC saat ini sangat krusial agar pergerakan akar rumput tidak terhenti di tingkat DPC saja, melainkan menyentuh seluruh lapisan masyarakat bawah,” ujar Tyta Rosita.
Senada dengan hal tersebut, SR Hendrawati (Ayu) menekankan pentingnya pendekatan kultural yang santun serta kolaborasi erat dengan relawan pendukung Anies Baswedan.
”Kita harus bergerak mulai dari lingkaran terdekat, merangkul komunitas, dan fokus mengubah mindset masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Jiwa militansi yang kuat harus ditanamkan dari pengurus lalu ditularkan ke masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Novan Septian selaku pengurus DPD mendorong optimalisasi rekrutmen berbasis Gen-Z melalui pendekatan ke organisasi kampus dan komunitas anak muda guna menyuntikkan energi baru bagi pemenangan partai dan pengusungan Anies Baswedan sebagai Presiden.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama dari para tokoh masyarakat Pantura dan aktivis yang hadir untuk mendukung penuh dan bergerak militan mengawal perjuangan Partai Gerakan Rakyat di Kabupaten Tangerang.
Read MoreEko Awaludin Tegaskan NU dan PKB Satu Kesatuan yang Tak Terpisahkan: Jangan Anti-Politik!
Eko Awaludin, S.Pd.,I (Ketua Tanfidiyyah MWC NU)
TANGERANG – INFOPLUS9.COM-Ketua Tanfidziyyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Cikupa, Ustadz Eko Awaludin, S.Pd.,I., menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi dan hubungan historis yang kuat antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Reses Masa Persidangan ke-III Anggota DPRD Provinsi Banten, Muhamad Nur Kholis, S.Th.I., yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jumat (17/6/2026).
Komitmen Struktural dan Historis: “Mengurus Orang Tua”
Dalam kesempatan tersebut, Ust. Eko Awaludin menjelaskan mengenai status struktural dirinya saat ini. Pasca-musyawarah pembentukan pengurus NU beberapa waktu lalu, ia secara resmi mengemban amanah sebagai Ketua Tanfidziyyah MWC NU Cikupa. Konsekuensinya, ia harus menarik diri dari ranah politik praktis di jajaran partai.
Meski demikian, secara kultural dan historis, ia menegaskan kebersamaan antara NU dan PKB tidak akan pernah luntur.
”Secara otomatis saya harus keluar dari jajaran politik di PKB. Tetapi karena saya berasal dari rahim yang sama, kita tahu bahwa NU itu adalah orang tua, dan PKB adalah anaknya. Kalau dulu saya mengurus anaknya, sekarang saya mengurus orang tuanya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” ujar Ust. Eko.
Ia juga mengilas balik sejarah era reformasi tahun 1998, di mana almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menginisiasi kelahiran PKB dengan motor dan tujuan yang sama dengan NU, yakni melahirkan pemimpin-pemimpin yang berorientasi dan berpihak penuh pada kemaslahatan rakyat (kemaslahatan umat).
Edukasi Publik: Ajakan untuk Tidak Anti-Politik
Lebih lanjut, Ust. Eko memberikan edukasi politik yang kuat kepada ratusan jemaah dan pengurus yang hadir. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap apolitis atau anti-politik.
Menurutnya, disadari atau tidak, seluruh lini kehidupan manusia dari bangun tidur hingga kembali tidur diatur oleh regulasi dan kebijakan politik.
- Sektor Ekonomi & Pekerjaan: Lapangan kerja dan stabilitas sumber daya ekonomi ditentukan oleh kebijakan politik.
- Kebutuhan Pokok: Ketersediaan bahan pangan harian diatur melalui instrumen politik pemerintahan.
- Program Kesejahteraan: Bahkan program pemenuhan gizi masyarakat yang belakangan ini viral juga lahir dari produk kebijakan politik.
HK 72
Read MoreReses Anggota DPRD Banten di Cikupa: Perkuat Harmonisasi NU-PKB dan Serap Aspirasi Infrastruktur
TANGERANG – INFOPLUS9.COM-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhamad Nur Kholis, S.Th.I., menggelar agenda Reses Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2025-2026. Kegiatan ini berlangsung tertib di Gedung Serbaguna (GSG) Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (17/6/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting regional, di antaranya Rois Syuriah MWC NU Cikupa Dr. KH. Waisul Qurni, Ketua MUI sekaligus Mustasyar MWC NU Cikupa KH. Yayan Mulyana, Ketua Tahfidz MWC NU Ustadz Eko Awaludin S.Pd.I Ketua PAC PKB Cikupa Kang Haji Wahyudi, serta ratusan pengurus jajaran, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat.
Prioritas Infrastruktur dan Percepatan Anggaran
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banten yang membidangi infrastruktur, Muhamad Nur Kholis menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.
Ia memaparkan, jalur legislatif memiliki keunggulan dalam hal eksekusi program karena dewan memegang fungsi penganggaran (budgeting).
”Jika ada jalan provinsi yang bermasalah, atau jalan-jalan desa dan pemukiman yang masih rusak dan memicu banjir, segera sampaikan. Kami akan bawa dan usulkan dalam pembahasan anggaran pada Agustus atau September esok, untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2027,” ujar Nur Kholis di hadapan konstituen.
Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam pengusulan program agar masyarakat memahami linimasa dan tahapan birokrasi pemerintahan.
Komitmen Politik: Harmonisasi NU dan PKB Menuju 2029
Selain menyerap aspirasi warga, momentum reses ini menjadi panggung penegasan kembalinya keharmonisan hubungan struktural dan kultural antara Nahdlatul Ulama (NU) sebagai “orang tua” dan PKB sebagai “anak”.
Ketua Tanfidziyyah MWC NU yang baru, Ustadz Eko Awaludin, S.Pd.I, menyampaikan pandangan historisnya mengenai hubungan erat kedua lembaga ini. Ia menyebut politik adalah instrumen penting untuk mengatur kebijakan hajat hidup orang banyak, mulai dari urusan pekerjaan, ekonomi, hingga pemenuhan pangan harian.
”Kita tidak boleh anti-politik. Sebagai kader, kini fokus saya adalah membesarkan NU di Kecamatan Cikupa, namun secara historis PKB lahir dari rahim NU. Kolaborasi ini harus terus didorong demi kemajuan umat,” tutur Ustadz Eko.
Senada dengan hal itu, Muhamad Nur Kholis yang kini mendapat penugasan dari DPW PKB untuk fokus pada strategi pemenangan tingkat provinsi, menargetkan capaian besar pada Pemilu 2029 mendatang. Berkaca dari lonjakan suara pribadinya yang naik signifikan dari 15.000 suara (2019) menjadi 40.000 suara (2024), ia optimistis PKB mampu mengamankan kursi pimpinan di Kabupaten Tangerang.
”Jika konsolidasi dan harmonisasi antara NU dan PKB ini berjalan solid seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur, kami sangat yakin pada 2029 nanti Kabupaten Tangerang akan menjadi basis kekuatan bersama bagi PKB dan NU,” tegas Nur Kholis.
Sebagai bentuk konkret pengabdian, Nur Kholis menyebut PKB telah memberikan dukungan penuh (full support) terhadap pembangunan Gedung PBNU/MWC NU dan berkomitmen mengawal program maslahat lainnya, baik di bidang pendidikan, keagamaan, maupun kesehatan ke depan.
Penyerahan Dokumen Aspirasi
Di penghujung acara, Ketua MUI Kecamatan Cikupa, KH. Yayan Mulyana, BA berpesan agar wakil rakyat senantiasa mengedepankan amanah dan rasa kasih sayang (rahmat) kepada masyarakat yang diwakilinya.
Acara ditutup dengan koordinasi teknis pengumpulan berkas format aspirasi warga yang dikoordinasikan langsung melalui Ketua PAC PKB Cikupa, Kang Haji Wahyudi, beserta jajaran pengurus ranting.
Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama.
Read MoreRespons Ganjar Pranowo Terkait Tudingan Keterlibatan Timses dalam Aksi Eks Ketua BEM UGM Tiyo
JAWA TENGAH – INFOPLUS9.COM-Calon Presiden Nomor Urut 3, dan juga Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan resmi mengenai isu yang mengaitkan Tim Pemenangan Suksesnya (Timses) dengan aksi kritis yang dimotori oleh mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo.
Ganjar menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut gerakan mahasiswa tersebut disetir atau ditunggangi oleh tim suksesnya adalah hal yang tidak mendasar. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh Tiyo dan rekan-rekan mahasiswa merupakan murni bentuk kegelisahan intelektual dan aspirasi mengawal demokrasi.
”Gerakan yang dilakukan oleh Mas Tiyo dan teman-teman mahasiswa itu murni suara kritis dari kampus. Jangan selalu dinilai bahwa setiap ada kritik, pasti ada tim sukses di belakangnya,” ujar Ganjar.
Ganjar menilai bahwa mengaitkan gerakan moral mahasiswa dengan kepentingan politik elektoral justru mereduksi nilai perjuangan mahasiswa itu sendiri. Ia menekankan bahwa independensi kampus harus tetap dijaga dan dihormati oleh semua pihak.
Pihak internal TPN Ganjar-Mahfud juga menegaskan bahwa mereka menghormati jalannya demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil maupun mahasiswa seperti Tiyo, tanpa melakukan intervensi atau mobilisasi politik praktis.
Melalui pernyataan ini, Ganjar mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus mendengarkan substansi materi atau kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa, ketimbang sibuk melempar spekulasi dan narasi mengenai dalang di balik aksi tersebut.
Read MorePDIP Bantah Siti Nuraeni Bagian dari Timses Terkait Kasus Mobil Tiyo Ardianto
SURABAYA, INFOPLUS9.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) memberikan klarifikasi tegas terkait mencuatnya nama Siti Nuraeni yang diduga sebagai pemilik mobil yang digunakan oleh Tiyo Ardianto. Pihak partai membantah keras tudingan yang menyebut Siti Nuraeni merupakan bagian dari tim sukses (Timses) mereka.
Langkah ini diambil guna meluruskan opini publik seiring berkembangnya isu mengenai keberadaan alat pelacak (tracker) pada kendaraan tersebut yang mulai dikaitkan dengan konotasi politik.
Perwakilan pengurus partai menegaskan bahwa nama Siti Nuraeni tidak pernah terdaftar dalam struktur resmi tim pemenangan pasangan calon mana pun yang diusung oleh PDIP.
”Kami sampaikan secara klir bahwa Saudari Siti Nuraeni bukan bagian dari tim sukses maupun pengurus struktural kami. Tindakan atau kepemilikan aset yang bersangkutan bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan agenda politik partai,” ujar juru bicara dalam keterangan resminya.
Menyikapi polemik yang terjadi antara pihak Tiyo Ardianto dan Siti Nuraeni, PDIP menyatakan sikap menghormati penuh segala proses penyelidikan yang sedang berjalan di kepolisian. Pihaknya mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggulirkan spekulasi liar.
”Kami mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini secara transparan berdasarkan fakta yang ada, agar duduk perkaranya menjadi terang benderang bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan pemberitaan di media massa dapat berjalan secara proporsional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan hukum yang tetap.
Read MoreMatangkan Strategi Perekrutan KTA, DPC Partai Gerakan Rakyat Tigaraksa Gelar Konsolidasi
Foto Bersama Jajaran DPC PARTAI GERAKAN RAKYAT Kabupaten Tangerang
TANGERANG-INFOPLUS9.COM- Guna mematangkan mesin partai menghadapi konstelasi politik ke depan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Rakyat Kecamatan Tigaraksa menggelar rapat konsolidasi dan penguatan tim pada Minggu (7/6/2026).
Acara yang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan tersebut dilaksanakan di Kediaman Bung Irlan, Ketua DPC Tigaraksa, bertempat di Perumahan Bumi Tigaraksa Residen Blok E 13, RT 005/002 Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Hadir dalam agenda tersebut Ketua DPC Tigaraksa Irlan (Bung Aldo), Sekretaris Agus Nana Triatna, Ibu Sholehah, H. Nurfalah, serta Shadikin selaku Kordapil 1 sekaligus Penasehat DPD asal Tigaraksa, beserta jajaran pengurus DPC dan perwakilan DPD Kabupaten Tangerang.
Dalam sambutannya, Ketua DPC Tigaraksa, Irlan atau yang akrab disapa Bung Aldo, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi jajaran pengurus yang hadir.
”Kehadiran rekan-rekan hari ini adalah bukti komitmen nyata. Kita ingin memastikan bahwa pergerakan partai ini tidak sekadar seremonial, melainkan membawa ruh perjuangan yang menjiwai hingga ke lapisan masyarakat paling bawah,” ujar Bung Aldo di hadapan awak media.
Pola Relawan vs Pola Berpartai: Mengubah Pola Pikir dan Merangkul Multisektor
Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Tangerang, Andry Ardiansyah, S.E., yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, memberikan suntikan motivasi bagi seluruh kader. Ia menegaskan pentingnya melakukan transformasi pola pikir (mindset) ketika berpindah dari ranah gerakan relawan menuju jalur partai politik resmi.
Andry memaparkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pola gerakan relawan dan pola saat kita berpartai:
- Pola Relawan: Cenderung bergerak secara cair, spontan, fokus pada figur atau tokoh tertentu, dan sering kali tidak terikat oleh struktur formal maupun aturan administrasi yang ketat.
- Pola Berpartai: Menuntut kerja-kerja yang sistematis, terstruktur, taat asas organisasi, serta berorientasi pada target jangka panjang, seperti capaian Kartu Tanda Anggota (KTA) dan pembentukan kepengurusan yang legal-formal.
”Hari ini kita berkumpul dari berbagai latar belakang yang luar biasa—ada buruh, petani, nelayan, LSM, teknokrat, akademisi, relawan, penggiat sosial, hingga kalangan profesional. Mari kita lebur ego latar belakang kita, perluas hati dan pikiran, lalu transformasikan semangat relawan yang cair itu menjadi kedisiplinan berpartai di dalam wadah Partai Gerakan Rakyat,” tegas Andry Ardiansyah.
Strategi 5 Kategori Pemilih dan 10 Metode Taktis Jaring Arus Bawah
Sementara itu, pengurus partai asal Perumahan Mustika Tigaraksa, Bung Sidik, memaparkan poin penting mengenai strategi taktis mengejar target capaian KTA DPC yang membutuhkan daya dobrak sistematis.
Bung Sidik memetakan 5 kategori masyarakat di arus bawah yang wajib didekati, yakni: kelompok fanatik, kelompok yang kecewa dengan pilihan politik masa lalu, kelompok ikut-ikutan, kelompok yang tidak puas dengan kinerja sistem saat ini, serta kelompok masyarakat yang masa bodoh (apatis).
Untuk menembus sasaran tersebut, Bung Sidik menawarkan 10 metode sosialisasi taktis:
- Sosialisasi Konvensional: Pendekatan persuasif secara individu langsung ke lapangan.
- Mesin Penggerak Lokal: Merangkul tokoh berpengaruh (local influencer), seperti langkah awal menggandeng H. Supritno dari Dewan Seni Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Gerakan Sosial: Menggelar aksi kemasyarakatan yang menyentuh kebutuhan mendasar.
- Kolaborasi Multisektor: Membuka ruang kerja sama dengan komunitas lokal.
- Digitalisasi & Medos: Mengoptimalkan narasi visi-misi partai di platform digital untuk penetrasi cepat.
- Wadah Aspirasi: Membentuk wadah atau platform digital sebagai tempat menampung keluhan warga.
- Metode Penjaringan Berjenjang (Target MLM): Menerapkan target perekrutan harian dan mingguan yang terukur bagi setiap kader.
- Edukasi Elegan: Menyampaikan program secara santun dan mudah dipahami masyarakat bawah (door to door).
- Berbasis Data & Realita: Menyampaikan bukti nyata di lapangan tanpa berlebihan agar tidak dicap mengumbar janji kosong.
- Leader yang Adaptif (Metode Bunglon): Mampu menyesuaikan diri dengan kultur lingkungan tempat berpijak, seperti masuk ke dunia kepemudaan (Karang Taruna) sebelum menarik kesimpulan politik.
Dukungan Tokoh Purnawirawan
Dukungan kuat juga mengalir dari Pak Sunarto, seorang pensiunan POLRI yang kini resmi menyatakan sikap bergabung. Ia mengajak masyarakat luas untuk bahu-membahu membesarkan partai di wilayah Tigaraksa.
Menurut Sunarto, hadirnya tokoh nasional seperti Anies Baswedan di dalam partai ini menjadi magnet kuat yang mempertegas arah perjuangan partai menuju perubahan dan kemajuan bangsa yang nyata.
Acara konsolidasi ditutup dengan sesi diskusi interaktif guna menyusun langkah teknis pelaksanaan sistem angket internal demi mempercepat pemetaan kekuatan partai di tingkat desa se-Kecamatan Tigaraksa. Doa dipimpin oleh KH Nurfallah.
Read MoreOpini: Menagih Komitmen Keadilan bagi Semua, Menghentikan Tradisi “Bagi-Bagi Kursi” di Lembaga Negara
Foto Anis Baswedan
“Negara tidak boleh dikelola untuk menyenangkan segelintir orang, tetapi untuk menghadirkan keadilan bagi semua.” > — Anies Baswedan
Kutipan di atas bukan sekadar untaian kalimat retoris, melainkan sebuah prinsip mendasar dalam hukum tata negara. Sebuah bangsa akan berdaulat penuh jika instrumen kekuasaannya digerakkan untuk kemaslahatan publik, bukan sebagai komoditas politik untuk membalas budi sekutu pasca-pemilu.
Namun, realitas hari ini sering kali mempertontonkan kontradiksi yang menyakitkan. Salah satu yang belakangan memicu polemik nasional dan menjadi trending topic adalah sorotan publik terhadap manajemen internal di Badan Gizi Nasional (BGN) serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fenomena ini menjadi alarm keras mengenai bahaya laten salah kelola sumber daya manusia (SDM) akibat penempatan figur yang dinilai tidak kompeten dan minim integritas.
Analisis Masalah: Ketika Kompetensi Dikalahkan oleh Konsesi
Akar dari sengkarut ini bermula dari paradigma pengelolaan negara yang masih terjebak pada politik akomodatif. Ketika jabatan-jabatan strategis di lembaga negara seperti BGN diisi bukan berdasarkan merit system (sistem merit), melainkan atas dasar kedekatan atau kepentingan golongan, maka kehancuran sistemik tinggal menunggu waktu.
Ada tiga dampak fatal dari pola salah kelola SDM ini:
- Defisit Kompetensi: Menempatkan individu tanpa keahlian spesifik pada program krusial seperti MBG membuat kebijakan publik menjadi gagap, tidak terukur, dan rawan salah sasaran.
- Krisis Rasa Memiliki (Sense of Belonging): Pejabat yang naik karena jalur “titipan” cenderung memiliki loyalitas kepada pemberi jabatan (kelompok/partai), bukan kepada negara. Akibatnya, tanggung jawab moral terhadap uang rakyat menjadi sangat rendah.
- Celah Korupsi yang Melebar: Ketika integritas (akhlak) dan profesionalisme diabaikan, lembaga negara bertransformasi menjadi ladang basah untuk bancakan korupsi. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya memalukan di panggung nasional, tetapi secara nyata merampas hak gizi anak-anak bangsa.
Solusi Strategis: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Mengelola Negara?
Untuk menghentikan lingkaran setan ini dan memastikan pemerintah tidak berjalan sesuai dengan narasi buruk yang dikhawatirkan masyarakat, diperlukan reformasi radikal dalam tata kelola pemerintahan.
1. Strikturalisasi Sistem Merit secara Total
Pemerintah harus berani memutus rantai “bagi-bagi kursi”. Pengisian jabatan di lembaga vital seperti Badan Gizi Nasional wajib melalui proses seleksi terbuka (open bidding) yang transparan dan independen. Kriteria utama harus berbasis pada:
- Rekam jejak (Track Record) di bidang terkait.
- Keahlian teknis dan manajerial yang tersertifikasi.
- Uji publik untuk melihat integritas moral calon pejabat.
2. Mengembalikan Skala Prioritas pada Masalah Bangsa
Pemerintah wajib melakukan reorientasi kebijakan. Fokus anggaran dan energi negara harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah struktural—seperti kemiskinan, stunting, dan ketimpangan ekonomi—bukan untuk mengamankan posisi politik kelompok tertentu. Setiap rupiah yang keluar dari APBN untuk program seperti MBG harus diaudit secara ketat oleh BPK dan dipantau oleh lembaga independen.
3. Institusionalisasi Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Korupsi di Indonesia harus ditekan hingga ke titik nadir melalui penguatan sistem pencegahan digital (seperti transparansi e-procurement) dan penegakan hukum yang agresif. Pejabat yang terbukti memanfaatkan program negara untuk kepentingan memperkaya diri atau kelompoknya harus dijatuhi hukuman maksimal untuk memberikan efek jera.
Kesimpulan: Pilihan di Tangan Pemerintah
Masyarakat hari ini sudah semakin cerdas. Trending topic di media sosial mengenai karut-marut lembaga negara adalah bukti bahwa ruang kontrol publik sangat aktif.
Pemerintah berada di persimpangan jalan: terus memelihara syahwat politik golongan yang berujung pada kehancuran kepercayaan publik, atau berbalik arah menuju pengelolaan negara yang bersih, kompeten, dan berkeadilan. Menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya bisa terwujud jika negara ini dikelola oleh manusia-manusia yang memiliki keahlian di bidangnya dan menempatkan kehormatan bangsa di atas kepentingan pribadinya.
Baca Juga :
