Dinsos Pandeglang Respons Kondisi Warga Caringin, Bantuan Disalurkan dan Hunian Layak Diupayakan
PANDEGLANG — INFOPLUS9.COM- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang merespons kondisi sebuah keluarga di wilayah Caringin yang menempati rumah dengan kondisi membutuhkan perhatian. Penanganan terhadap keluarga tersebut disebut telah dilakukan sebelum kondisi rumah ramai diperbincangkan atau menjadi perhatian publik.
Kabid Dinsos Kabupaten Pandeglang, Hermawan, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi pada 3 Agustus 2026 untuk melihat kondisi keluarga sekaligus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Jauh sebelum ramai atau viral, pihak Dinsos dari jauh-jauh hari sudah berkunjung dan melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi keluarga tersebut,” ujar Hermawan.
Ia menegaskan, penanganan bukan baru dilakukan setelah kondisi keluarga tersebut menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, sejak 3 Agustus 2026, Dinsos telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta pemerintah desa.
“Pada tanggal 3 Agustus 2026, kami sudah turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi keluarga tersebut,” lanjut Hermawan.
Menurutnya, Dinsos berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH), serta Pemerintah Desa Caringin. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kebutuhan keluarga di lapangan.
“Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pendamping TKSK, SDM PKH, dan Pemerintah Desa Caringin. Setelah itu dilakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi keluarga dan memastikan bantuan yang dibutuhkan,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, pendamping sosial bersama Sekretaris Desa Caringin, ketua RT, dan unsur kesejahteraan rakyat (Kesra) desa melakukan verifikasi terhadap kondisi keluarga. Bantuan logistik juga disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar.
Berdasarkan hasil penelusuran, kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut mengalami perubahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Saat ini, salah satu anggota keluarga bekerja di toko bangunan besi, sedangkan istrinya bekerja di RM Lancar.
Keluarga tersebut kini tinggal di Kampung Caringin RT 14/RW 04. Namun, alamat yang tercatat dalam administrasi kependudukan masih berada di RT 13/RW 04. Perbedaan data tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemutakhiran administrasi kependudukan dan data sosial.
Dalam data kesejahteraan sosial, keluarga tersebut tercatat berada pada Desil 5 dan terdaftar sebagai penerima bantuan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan status aktif.
Dinsos menilai pemutakhiran data tetap diperlukan karena kondisi sosial ekonomi dan tempat tinggal masyarakat dapat berubah. Data yang sesuai dengan kondisi lapangan menjadi salah satu dasar dalam menentukan akses masyarakat terhadap program bantuan dan perlindungan sosial.
Selain kebutuhan dasar, kondisi tempat tinggal keluarga tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinsos akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melihat kemungkinan penanganan kondisi rumah agar keluarga tersebut dapat memperoleh hunian yang lebih layak.
“Kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait untuk melihat kemungkinan penanganan terhadap kondisi tempat tinggal keluarga tersebut, tentunya disesuaikan dengan program dan ketentuan yang berlaku,” kata Hermawan.
Meski demikian, realisasi bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah masih bergantung pada hasil verifikasi, ketersediaan program, serta persyaratan yang harus dipenuhi.
Dinsos bersama pendamping sosial dan Pemerintah Desa Caringin akan melanjutkan pendampingan, pemantauan, serta koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan keluarga dapat ditangani sesuai kewenangan dan program pemerintah yang tersedia.
Penanganan tersebut sekaligus menegaskan bahwa respons pemerintah terhadap kondisi warga telah dilakukan sejak sebelum persoalan tersebut ramai menjadi perhatian publik. Dinsos memastikan proses penanganan tetap berjalan melalui verifikasi, penyaluran bantuan kebutuhan dasar, pemutakhiran data, serta koordinasi untuk mengupayakan hunian yang lebih layak.
