Kejaksaan Agung Lakukan Penggeledahan di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional Jakarta

JAKARTA–INFOPLU9.COM- Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI (Kejagung) melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu pagi (3/6).
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya aktivitas penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik pidsus tersebut.
”Benar, penyidik Pidsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kantor BGN sejak Rabu pagi,” ujar Mochamad Jeffry saat memberikan konfirmasi kepada awak media di Jakarta.
Meskipun demikian, pihak Kejaksaan Agung belum bersedia membeberkan secara mendalam mengenai detail perkara maupun daftar barang bukti yang disita dari hasil operasi tersebut. Kejagung menegaskan bahwa penjelasan komprehensif mengenai konstruksi kasus baru akan disampaikan melalui rilis resmi setelah seluruh rangkaian proses penegakan hukum di lapangan selesai dilaksanakan.
”Mengenai substansi kasus dan barang bukti, nanti akan kami sampaikan secara resmi melalui rilis berkala penanganan perkara,” tambah Jeffry.
Langkah hukum yang diambil oleh Korps Adhyaksa ini menarik perhatian publik karena terjadi tepat satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total struktural pimpinan lembaga tersebut. Pada Selasa malam (2/6), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Bersamaan dengan itu, posisi Wakil Kepala BGN kini diamanahkan kepada Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa pergantian pimpinan dilakukan atas dasar hasil evaluasi tata kelola guna mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, aktivitas administrasi di internal Badan Gizi Nasional dilaporkan tetap berjalan di bawah kepemimpinan jajaran yang baru, sementara Kejaksaan Agung terus merampungkan proses penyelidikan perkara demi menjamin akuntabilitas serta transparansi pengelolaan program strategis negara.