🧑🏫 Penulis: Jumadil Qubro
Editorial Redaksi-Akhir-akhir ini, ruang publik di tanah air kembali diuji kesabarannya. Alih-alih menghadirkan teladan yang meneduhkan, panggung kekuasaan dan birokrasi justru kerap menyuguhkan tontonan nir-moral. Dari meja birokrat daerah hingga institusi pendidikan, degradasi mental pejabat kian kasat mata. Kasus-kasus korupsi yang masif, dugaan pelecehan seksual, hingga arogansi perilaku di ruang publik seakan menegaskan satu hal: ada yang tengah runtuh secara fundamental dalam mentalitas para pemegang amanah.
Fenomena ini kian ironis mengingat para pejabat tersebut digaji menggunakan uang rakyat—dari keringat para pembayar pajak yang berharap kesejahteraan dan keadilan. Namun, apa yang mereka kembalikan kepada rakyat? Jawabannya justru kekecewaan berlapis.
Rangkaian Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga
Publik tentu belum lupa dengan rentetan kasus yang mencoreng institusi publik belakangan ini. Mulai dari kasus yang melibatkan tenaga pendidik di Jawa, di mana figur yang seharusnya menjadi panutan moral justru tersandung masalah serius.
Belum selesai ingatan publik pada kasus tersebut, aksi tak beretika diperlihatkan oleh sejumlah oknum saat aksi unjuk rasa di Hari Tani, di mana pelecehan verbal dan gestur merendahkan seperti menjulurkan lidah justru diarahkan kepada demonstran. Puncaknya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pimpinan di Satpol PP Kabupaten Tangerang terhadap bawahannya sendiri, yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan aturan dan pengayom masyarakat.
Kasus-kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum semata, melainkan manifestasi nyata dari rendahnya integritas moral dan hilangnya empati sosial di kalangan pemegang kekuasaan.
“Preseden moral yang dipertontonkan hari ini adalah sebuah kemunduran telak. Seharusnya, kebaikan, integritas, dan keteladanan mutlak ditunjukkan oleh para pemimpin sebagai kompas moral bagi masyarakat yang mereka pimpin,” tegas pengamat sosial dan lingkungan, Jumadi Qubro, dalam menyoroti situasi krisis moral pejabat saat ini.
Hilangnya Esensi Kepemimpinan
Komentar tajam dari Jumadi Qubro tersebut menelanjangi akar masalah yang kerap diabaikan oleh para pemangku kebijakan: krisis keteladanan. Kekuasaan sering kali disalahartikan sebagai hak istimewa (privilege) untuk berbuat semena-mena, alih-alih sebagai mandat pelayanan (public service).
Ketika seorang pejabat publik kehilangan rasa malu, kehilangan kendali etika, dan merasa kebal hukum, maka institusi tempatnya bernaung perlahan kehilangan legitimasi moral di mata rakyat. Jabatan tinggi tanpa dibarengi kematangan mental hanya akan melahirkan tirani-tirani kecil yang menindas mereka yang lemah—seperti yang terlihat dalam kasus-kasus relasi kuasa yang timpang di lingkungan birokrasi.
Titik Balik dan Refleksi Akhir Pekan
Tajuk akhir pekan ini menjadi pengingat keras bagi seluruh elemen bangsa. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil secara paripurna jika tidak dibarengi dengan revolusi mental dan moral yang mendasar.
Sudah saatnya rekrutmen dan pengawasan pejabat publik tidak hanya bertumpu pada aspek administratif atau kecerdasan intelektual semata, melainkan penekanan ketat pada Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ) serta rekam jejak integritas. Rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai bersilat lidah atau bersembunyi di balik jubah kekuasaan, melainkan pemimpin yang memiliki nurani, adab, dan rasa hormat kepada kemanusiaan.
Jika moral para pemegang kebijakan terus dibiarkan berada di titik nadir, maka jangan heran jika kepercayaan publik terhadap negara akan runtuh perlahan-lahan. Bangsa ini butuh pertobatan moral massal, dimulai dari mereka yang duduk di kursi kekuasaan.