Tertib Administrasi, BPPKB DPAC Cikupa Instruksikan Jajaran Segera Validasi KTA Sesuai Arahan DPD
Kabupaten Tangerang-Infoplus9.com- Menindaklanjuti Surat Edaran DPD BPPKB Banten Nomor: 14/SE/DPP-BPPKB/IV/26 mengenai verifikasi dan validasi keanggotaan, jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) BPPKB Cikupa menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan penertiban administrasi Kartu Tanda Anggota (KTA).
Ketua BPPKB DPAC Cikupa, Noto Susanto, menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Biro OKK dan SDM DPD Banten merupakan hal krusial demi menjaga marwah dan legalitas organisasi.
Menurutnya, keseragaman data adalah kunci kekuatan organisasi sebesar BPPKB.
”Kami mendukung penuh instruksi dari Biro OKK DPD Banten di bawah pimpinan saudara Iqbal Syahpoetra. Ini bukan sekadar urusan cetak kartu, tapi soal keabsahan identitas sebagai keluarga besar BPPKB Banten. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Ranting hingga Unit di wilayah Cikupa untuk segera merespons edaran ini tanpa menunda,” tegas Noto Susanto dalam keterangannya.
Beliau juga menambahkan bahwa proses ini akan menjadi ajang pembenahan database anggota di tingkat kecamatan agar lebih rapi dan transparan. Noto menekankan agar setiap anggota mematuhi aturan teknis yang telah ditetapkan, terutama terkait penggunaan nama asli dan atribut organisasi.
Himbauan Ketua DPAC Cikupa kepada Jajaran:
Kepatuhan Aturan: Pastikan foto menggunakan atribut resmi atau kemeja hitam polos, tanpa kacamata dan penutup kepala sesuai SOP yang berlaku.
Identitas Resmi: Tidak ada lagi penggunaan nama “lapangan” atau alias di KTA. Semua harus berbasis KTP demi mempermudah koordinasi hukum dan administratif.
Satu Komando: Seluruh pengurus Ranting wajib mengawal anggotanya dalam pengisian formulir agar data yang masuk ke DPD melalui verifikasi Biro OKK benar-benar valid.
”Saya berharap seluruh anggota BPPKB di Cikupa menunjukkan kedisiplinan tinggi. Legalitas yang kuat akan memudahkan kita dalam menjalankan program-program organisasi ke depan. Mari kita tunjukkan bahwa Cikupa solid dan tertib administrasi,” tutup Noto.
Proses verifikasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur internal organisasi sehingga BPPKB Banten semakin solid dalam mengawal aspirasi masyarakat dan menjaga kerukunan di wilayah Provinsi Banten. (*)
