TANGERANG-INF⭕PLUS9.COM
Sistem pemeringkatan kesejahteraan masyarakat atau desil kini menjadi instrumen krusial dan penentu utama dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial serta jalur pendidikan afirmasi di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mewujudkan distribusi anggaran yang tepat sasaran, validitas data desil justru memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat akibat berbagai persoalan akurasi di lapangan.
Desil, yang membagi kelompok masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan, berfungsi sebagai filter utama penentuan prioritas penerima bantuan. Kelompok Desil 1 hingga 4 ditetapkan sebagai prioritas mutlak penerima bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial—seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Sementara itu, Desil 5 diposisikan sebagai kelompok dengan kondisi pas-pasan yang masih dapat mengakses sebagian bantuan secara terbatas dan selektif.
Tidak hanya berhenti pada urusan jaminan sosial, fungsi desil kini semakin meluas hingga sektor pendidikan. Sejumlah daerah, termasuk melalui rujukan sistem data kesejahteraan, mewajibkan kepemilikan status Desil 1 hingga 5 sebagai syarat mutlak bagi calon peserta didik yang hendak mendaftar sekolah melalui jalur afirmasi. Perluasan fungsi ini menjadikan status desil sebagai “kartu akses” yang menentukan masa depan kesejahteraan dan pendidikan sebuah keluarga.
Namun, di balik fungsinya yang strategis, penerapan sistem desil tidak luput dari gelombang kontroversi. Sejumlah pihak menyoroti adanya disparitas antara kondisi ekonomi riil warga dengan data yang tercatat dalam sistem. Dinamika sosial yang cepat—seperti gelombang pemutusan hubungan kerja, kebangkrutan usaha kecil, atau musibah—kerap tidak terbarukan secara real-time. Akibatnya, banyak warga kategori rentan dan hampir miskin yang justru terjebak di Desil 6 atau di atasnya, sehingga otomatis tercoret dari daftar penerima bansos dan gagal mengakses sekolah jalur afirmasi.
Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial Jumadi Qubro menilai bahwa standarisasi kesejahteraan melalui angka-angka sering kali mengabaikan dinamika kehidupan masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, pengklasifikasian warga ke dalam 10 tingkat desil cenderung bersifat reduksionis, administratif, dan gagal menangkap realitas kemiskinan rentan yang terjadi secara harian.
”Sistem desil tidak boleh hanya menjadi alat administrasi birokratis yang kaku. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus memperketat transparansi serta membuka mekanisme sanggah yang responsif. Validitas data desil adalah harga mati agar kebijakan perlindungan sosial dan pendidikan benar-benar merangkul mereka yang paling membutuhkan, tanpa memicu konflik horizontal di akar rumput akibat hilangnya rasa keadilan sosial.”
Pemerintah dituntut untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki jalur pemutakhiran data secara berkala, agar instrumen desil benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman yang adil dan tepat sasaran, berikut cara mengecek Desil Bansos Kemensos: