LBH PPBNI Satria Banten DPAC Pagelaran Apresiasi Kesepakatan Dishub, BPPKB, dan PPBNI Terkait Pengelolaan Parkir
Ues Nurul Iman
PANDEGLANG-INFOPLUS9.COM– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PPBNI Satria Banten DPAC Pagelaran menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang dengan BPPKB Banten dan PPBNI Satria Banten terkait pengelolaan lahan parkir di 34 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.jum’at (12/5/2026).
Kesepakatan tersebut dinilai sebagai langkah positif dan strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib, profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain memberikan kepastian dalam tata kelola parkir, kesepakatan itu juga dianggap mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta ketertiban masyarakat.
lembaga bantuan hukum (LBH) PPBNI Satria Banten DPAC Pagelaran, Ues Nurul Iman, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik hasil komunikasi dan musyawarah yang telah dilakukan oleh seluruh pihak hingga menghasilkan kesepakatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga kondusivitas wilayah.
Menurutnya, musyawarah merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Melalui dialog yang terbuka dan komunikasi yang baik, setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik yang dapat merugikan banyak pihak.
“Kami dari LBH PPBNI Satria Banten DPAC Pagelaran mengapresiasi dan mendukung penuh kesepakatan yang telah dibangun antara Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, BPPKB Banten, dan PPBNI Satria Banten terkait pengelolaan lahan parkir. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah yang baik,” ujar Ues Nurul Iman kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan lahan parkir tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, ketertiban administrasi, keamanan lingkungan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar pengelolaan parkir dapat berjalan secara optimal.
Menurut Ues, keberhasilan dalam mengelola sektor parkir akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tata kelola yang baik juga dapat meminimalisasi potensi terjadinya kesalahpahaman maupun gesekan di lapangan yang selama ini kerap menjadi perhatian berbagai pihak.
“Pengelolaan parkir harus dilakukan secara profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap seluruh pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Ues menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Kehadiran organisasi masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, baik dalam menjaga ketertiban sosial maupun membantu menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan tidak boleh hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang terjalin antara pemerintah dan organisasi masyarakat harus terus diperkuat demi kepentingan bersama.
“Organisasi kemasyarakatan harus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana dan bermartabat tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa kesepakatan yang telah dicapai menjadi bukti nyata bahwa perbedaan pandangan bukanlah penghalang untuk membangun kerja sama. Sebaliknya, melalui dialog yang konstruktif, setiap pihak dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ues menambahkan bahwa situasi yang aman dan kondusif merupakan faktor penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat maupun program pembangunan daerah. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga komitmen yang telah disepakati agar implementasi kesepakatan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kami berharap pasca kesepakatan ini tidak ada lagi kesalahpahaman ataupun gesekan di lapangan. Mari kita sama-sama menjaga komitmen yang telah dibangun, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.
Selain itu, LBH PPBNI Satria Banten DPAC Pagelaran juga mengajak seluruh anggota organisasi, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut. Dukungan dari berbagai pihak dinilai sangat penting agar tujuan yang telah disepakati dapat terlaksana secara maksimal.
Ues berharap kesepakatan antara Dishub Kabupaten Pandeglang, BPPKB Banten, dan PPBNI Satria Banten dapat menjadi contoh positif dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan dialog dan musyawarah. Menurutnya, budaya komunikasi yang baik harus terus dikedepankan sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.
“Kami berharap kesepakatan ini menjadi contoh bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan kepala dingin, melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, tercipta suasana yang aman, damai, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Ues Nurul Iman menegaskan bahwa LBH PPBNI Satria Banten DPAC Pagelaran akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketertiban sosial, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Dengan terjalinnya kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, BPPKB Banten, dan PPBNI Satria Banten terkait pengelolaan lahan parkir, masyarakat berharap tercipta tata kelola parkir yang lebih tertib, profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak. Kesepakatan tersebut juga diharapkan menjadi contoh nyata sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang aman, tertib, harmonis, dan sejahtera.
sumber : lembaga bantuan hukum dpac pagelaran
