Jakarta,-INFOPLUS9.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam momentum Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi inspektur upacara di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dalam amanatnya, Bima menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses dinamis yang terus berkembang dan membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan. Ia menyebut kewenangan sebagai ruh utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah, yaitu kewenangan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kewenangan harus diimbangi dengan kapasitas dan integritas agar dapat memberikan hasil yang optimal.
“Kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan,” tegasnya.
Menurutnya, otonomi daerah tidak hanya berbicara soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta memastikan kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Bima menekankan pentingnya akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga mencakup penguatan komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat serta konsolidasi kelembagaan hingga tingkat bawah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pemerintahan harus tidak saja efektif, tetapi juga efisien,” ujarnya.
Bima menjelaskan, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan anggaran, melainkan sebagai pendekatan baru dalam mengelola pemerintahan melalui transformasi budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan integritas, serta penyederhanaan regulasi guna mendorong inovasi di daerah.
Di akhir amanatnya, Bima mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan otonomi daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, upacara tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2025 kepada sejumlah daerah berprestasi.
Pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sementara di tingkat kota antara lain diberikan kepada Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Surabaya, hingga Makassar.
Adapun di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada sejumlah daerah seperti Banyuwangi, Sidoarjo, Kabupaten Bandung, hingga Hulu Sungai Selatan (*)
