Nasional

Siapa KH Syam’un Bupati Serang di Era Presiden Soekarno

Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) K.H. Syam’un: Ulama, Pejuang, dan Bupati Serang yang Gugur demi Kemerdekaan

Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) K.H. Syam’un merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia asal Banten yang memiliki peran besar dalam perjuangan melawan penjajahan. Lahir di Beji, Bojonegara, Serang, Banten, pada 15 April 1894, K.H. Syam’un dikenal sebagai ulama sekaligus pemimpin yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara.

Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, ia turut memimpin perjuangan rakyat Banten dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain berkiprah di bidang militer, K.H. Syam’un juga dipercaya menjabat sebagai Bupati Serang ke-13 pada periode 1945–1949 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, menggantikan R.A.A. Hilman Djajadiningrat.

Dalam karier militernya, K.H. Syam’un pernah bergabung dengan PETA pada masa pendudukan Jepang (1943–1945), kemudian melanjutkan pengabdiannya di Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga wafat pada 28 Februari 1949 di Kamasan, Cinangka, Serang, Banten, pada usia 54 tahun.

Atas jasa, pengorbanan, dan dedikasinya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia serta pangkat Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya kepada bangsa.

Read More

Akselerasi Kompetensi Jurnalis di Era Digital, Dewan Pers Gelar Pelatihan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Insan Media

​

JAKARTA – INFOPLUS9.COM-Industri media dan jurnalisme saat ini tengah menghadapi disrupsi teknologi yang masif, salah satunya dengan kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan. Merespons tantangan sekaligus peluang tersebut, Dewan Pers secara resmi menggelar pelatihan intensif pemanfaatan AI yang ditujukan khusus bagi para jurnalis dan pengelola media massa di Indonesia, Selasa (23/6/2025)

​Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga mutu produk jurnalistik, sekaligus memastikan bahwa ekosistem media nasional tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di tengah derasnya arus digitalisasi.

​Ketua Dewan Pers menyampaikan bahwa integrasi AI dalam ruang redasi (newsroom) tidak bertujuan untuk menggantikan peran jurnalis, melainkan sebagai alat bantu (tool) untuk mengoptimalkan proses kerja.

​”AI dapat membantu jurnalis dalam melakukan riset data yang mendalam, transkripsi cepat, hingga analisis tren. Namun, nilai utama jurnalisme seperti verifikasi, etika, empati, dan intuisi manusia tetap menjadi pilar utama yang tidak bisa digantikan oleh mesin,” ujarnya.

​Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali dengan berbagai materi esensial, antara lain:

• ​Pemanfaatan AI untuk Efisiensi Redaksi: Teknik menggunakan peranti pintar untuk membantu mengolah data besar (big data) dan mempercepat proses produksi berita tanpa menurunkan kualitas.
• ​Etika Jurnalisme AI: Diskusi mendalam mengenai batasan moral, hak cipta, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan konten berbasis kecerdasan buatan agar tetap selaras dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
• ​Mitigasi Disinformasi: Cara memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi hoax, deepfake, dan misinformasi yang kian canggih di dunia maya.

​Dewan Pers berharap, purnapelatihan ini dapat mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di berbagai ruang redaksi di Indonesia. Dengan menguasai teknologi AI secara bijak dan beretika, media massa nasional diharapkan mampu memproduksi konten yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, mendalam, dan tetap tepercaya bagi publik.

Read More

Gangguan Teknis Dua Pembangkit Besar Terjadi, PLN Terapkan Manajemen Beban Terbatas dan Optimalkan Pemulihan Sistem Kelistrikan Jawa

illustrasi Pemadaman Bergilir

​JAKARTA–INFOPLUS9.COM,- PT PLN (Persero) mengakui adanya gangguan teknis pada sistem pembangkit listrik yang berdampak langsung pada penurunan kemampuan pasokan daya di sistem kelistrikan Pulau Jawa. Gangguan tersebut dipicu oleh kendala operasional di sejumlah pembangkit, termasuk dua unit pembangkit berskala besar yang dilaporkan tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu.

​Kondisi gangguan ini menyebabkan pasokan listrik ke beberapa wilayah mengalami penyesuaian. Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan secara menyeluruh, PLN terpaksa menerapkan kebijakan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah daerah, atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai pemadaman listrik bergilir.

​Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa meskipun terjadi kendala teknis, sistem kelistrikan di Pulau Jawa secara umum masih berada dalam kondisi yang terkendali dan terus dipantau secara ketat oleh tim teknis PLN.

​“Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah,” jelas Gregorius Adi Trianto dalam keterangan resminya pada Jumat (19/6/2026).

​Lebih lanjut, Gregorius menjelaskan bahwa kendala teknis ini terjadi pada beberapa pembangkit sekaligus secara bersamaan, di mana dua unit di antaranya merupakan pembangkit skala besar yang terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu. Penonaktifan sementara ini berdampak langsung pada penurunan kapasitas total sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa, yang mencakup salah satu pusat konsumsi energi terbesar di Indonesia.

​Pemadaman bergilir di PLN UP3 Cikupa

Guna mengatasi situasi tersebut, PLN memastikan bahwa proses pemulihan (recovery) sistem kelistrikan tengah dilakukan secara intensif dan bertahap. Langkah ini diambil agar pasokan listrik dapat kembali normal dan stabil dalam waktu dekat. Hingga saat ini, serangkaian tindakan teknis terus dijalankan untuk memperbaiki sistem pembangkit yang terdampak, sekaligus meminimalkan dampak pemadaman yang dirasakan oleh masyarakat.

​Menurut keterangan Gregorius, seluruh jajaran teknis PLN saat ini terus berupaya maksimal untuk mempercepat pemulihan pasokan energi. Perseroan juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait demi mempercepat penyelesaian perbaikan pada unit-unit pembangkit yang mengalami kendala.

​Di samping melakukan perbaikan, PLN melakukan langkah optimasi dengan memaksimalkan pasokan listrik dari unit pembangkit lain yang beroperasi normal, serta melakukan pengaturan operasi sistem secara cermat demi menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) listrik.

​“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan,” urai Gregorius menutup keterangannya.

Read More

TNI, Polri, dan Rakyat: Bersatu Menumbangkan Koruptor, Bukan Dibenturkan di Jalanan

Pendemo vs Aparat

EDITORIAL – INFOPLUS9.COM-Suara knalpot motor yang menderu di depan SPBU kini terdengar seperti detak jantung yang cemas. Bagi seorang sopir angkot di pinggiran kota atau pelaku UMKM yang menggantungkan dapurnya pada nyala kompor dan mobilitas barang, setiap pengumuman perubahan harga bahan bakar minyak (BBM)—termasuk jenis non-subsidized—adalah sebuah pukulan telak yang mendarat tepat di dompet mereka yang kian menipis.

​Ketika harga BBM non-subsidi merangkak naik, efek dominonya tidak pernah memilih korban. Bagi pengusaha, khususnya sektor logistik dan manufaktur skala menengah ke bawah, kenaikan ini menaikkan biaya produksi secara instan. Pilihan mereka pelik: menaikkan harga jual yang berisiko membuat produk tidak laku, atau memotong biaya operasional yang sering kali berujung pada pengurangan kesejahteraan karyawan. Di sisi lain, rakyat biasa harus menghadapi kenyataan pahit di pasar: harga bahan pokok ikut melambung, sementara upah mereka bergeming statis. Rakyat kembali dipaksa menjadi “sapi perah” yang wajib patuh membayar pajak tepat waktu, namun menerima kompensasi kesejahteraan yang jauh dari kata adil.

​Signal Politik dan Panggung Demonstrasi

​Di tengah impitan ekonomi itu, panggung politik tanah air justru makin bising. Pasca-penangkapan petinggi sebuah badan atau lembaga besar (seperti BGN) baru-baru ini, publik menangkap sinyalemen kuat. Apakah ini sebuah warning murni bagi para koruptor, atau sekadar bagian dari bidak catur politik menjelang transisi kekuasaan?

​Dalam lanskap yang penuh intrik ini, kebijakan menaikkan harga BBM kerap dicurigai bukan lagi sekadar kalkulasi fiskal murni demi menyelamatkan APBN, melainkan sebuah instrumen politik yang sarat agenda terselubung. Di jalanan, riuh demonstrasi mahasiswa kembali pecah. Sejarah mencatat, gerakan mahasiswa selalu membawa idealisme murni menyuarakan jeritan rakyat. Namun, dalam realitas politik yang abu-abu, selalu ada ruang skeptisisme: apakah pergerakan ini murni bergerak atas nurani, atau ada aktor-aktor intelektual di balik layar yang memanfaatkan momentum untuk menggoyang stabilitas demi kepentingan kelompoknya?

​Satu hal yang pasti, ketika elit berseteru—saling jegal, saling lapor, dan saling membongkar borok kekuasaan—pameo lama yang sering dikutip oleh almarhum KH Zainuddin MZ dalam ceramahnya kembali menemukan kebenarannya:

​“Jika kerbau ribut dengan kerbau, maka yang rusak adalah sawahnya.”

​Dalam konteks hari ini, “sawah” itu adalah Indonesia, dan “tanaman yang hancur” adalah kedamaian serta isi piring rakyat kecil.

​Mengapa Rakyat dan Aparat yang Dibenturkan?

​Ironi terbesar dari drama ini selalu tersaji di aspal jalanan. Ketika kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat digulirkan, dua elemen bangsa yang sejatinya berasal dari rahim yang sama justru dihadapkan sebagai musuh: rakyat yang menuntut keadilan dan aparat keamanan (Polri/TNI) yang menjalankan tugas menjaga ketertiban.

​Mereka saling berhadapan, berpeluh, bahkan tak jarang terluka dalam bentrokan fisik yang menguras air mata. Sementara itu, para koruptor dan elit yang menguras uang negara justru duduk manis di kursi empuk kekuasaan, menikmati fasilitas mewah hasil dari memeras keringat rakyat yang taat pajak. Mengapa aparat dan rakyat harus terus dibenturkan demi melindungi ego dan kenyamanan para pemburu rente?

​Kapan Rakyat Bisa Bahagia?

​Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun menjadi teka-teki paling rumit yang gagal dijawab oleh pergantian rezim. Rakyat akan bahagia ketika keadilan tidak lagi menjadi barang mewah di etalase hukum. Kesejahteraan sejati baru akan terwujud saat uang pajak yang disetorkan dengan tetesan keringat dikembalikan dalam bentuk layanan publik yang prima, fasilitas kesehatan yang terjangkau, dan harga kebutuhan pokok yang stabil—bukan dikorupsi untuk mendanai gaya hidup mewah segelintir pejabat.

​Editorial ini menjadi sebuah seruan moral yang mendesak. Kepada para penguasa: sudahlah. Korupsi hanya akan membuat negeri ini terus gaduh, rapuh, dan sengsara. Ingatlah hukum alam yang tak pernah ingkar, bahwa kejahatan selalu meninggalkan jejak yang suatu saat akan menuntut pertanggungjawaban.

​Dan kepada TNI, Polri, serta seluruh elemen rakyat: jangan lagi mau dijadikan alat pelindung kekuasaan yang korup. Fondasi kekuatan bangsa ini ada pada rakyatnya. Sudah saatnya seluruh elemen pelindung bangsa berdiri tegak di garda terdepan bersama rakyat, menjadi benteng pertahanan yang meruntuhkan gurita korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih dan bahagia.

Editorial Akhir Pekan 13/6/2026

oleh Redaksi Infoplus9.com

Read More

OPINI: Ketika Kritik Dianggap Musuh, Menolak Diam adalah Jalan Menyelamatkan Negara

oleh : Redaksi Infoplus9.com

​

​OPINI-INFOPLUS9.COM-Gambar mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan kutipan tegas, “Pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kesalahan,” kembali memantik diskusi krusial di ruang publik. Kalimat ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah alarm pengingat bagi kita semua—elemen masyarakat, jurnalis, dan aktivis—tentang pentingnya menjaga nalar kritis.

​Mengapa kita tidak boleh diam? Apa risikonya jika arah kebijakan keliru dibiarkan tanpa koreksi, dan bagaimana seharusnya kritik disampaikan agar tidak sekadar menjadi angin lalu?

​Risiko Fatal Sebuah Ketiadaan Kritik: Mengapa Kita Tidak Boleh Diam?

​Diam di hadapan kebijakan yang keliru bukanlah wujud kedamaian, melainkan bentuk pembiaran terhadap kehancuran institusional. Ketika masyarakat memilih apatis atau dipaksa bungkam, pemerintah akan beroperasi dalam ruang hampa tanpa kendali (checks and balances).

​Ada beberapa risiko fatal jika arah kebijakan yang keliru dibiarkan tanpa suara:

• ​Penyalahgunaan Kekuasaan (Absolute Power): Tanpa kontrol publik, kekuasaan cenderung korup dan absolut. Kebijakan akan bergeser, dari yang seharusnya melayani kepentingan rakyat menjadi melayani kepentingan segelintir elit.
• ​Kerugian Berkelanjutan: Kebijakan infrastruktur atau regulasi ekonomi yang cacat sejak lahir—jika tidak segera dianulir lewat desakan publik—akan menciptakan pemborosan anggaran negara yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi mendatang.
• ​Matinya Demokrasi: Negara yang sehat membutuhkan oposisi dan suara kritis. Jika suara-suara ini hilang, demokrasi berubah wujud menjadi otoritarianisme berbaju legalitas formal.

​Dampak Berbahaya Saat Kritik Dianggap Musuh Negara

​Ketika kekuasaan mulai memandang kritik sebagai ancaman atau “serangan musuh”, dinamika bernegara akan mengalami kerusakan sistemik. Dampak nyatanya sangat terasa di akar rumput:

1. ​Iklim Ketakutan (Chilling Effect): Masyarakat, akademisi, dan media akan berpikir seribu kali sebelum berbicara karena takut dikriminalisasi atau diintimidasi.
2. ​Pemimpin yang “Tersesat dalam Pujian”: Ketika penguasa hanya dikelilingi oleh para pemuji (yes-men), mereka akan kehilangan kompas realitas. Akibatnya, mereka merasa kinerjanya sudah benar, padahal di lapangan masyarakat sedang menjerit akibat dampak kebijakan yang merugikan.
3. ​Polarisasi Akut: Pelabelan “musuh negara” pada pengkritik memicu keterbelahan sosial yang tajam antara pendukung fanatik pemerintah dan kelompok kritis.

​Formula Kritik yang Efektif: Kritik Seperti Apa yang Mau Diterima?

​Agar kritik tidak dianggap sebagai sekadar “gonggongan” politik atau kebencian personal, pola penyampaian kritik harus dievolusikan menjadi Kritik Solutif Berbasis Data. Pemerintah, sekeras apa pun kupingnya, akan sulit mengelak jika kritik memenuhi kriteria berikut:

• ​Berbasis Data Lengkap dan Fakta Empiris: Jangan mengkritik dengan asumsi atau sekadar sentimen. Sajikan angka kerugian, dampak nyata di lapangan, serta studi komparatif. Data adalah bahasa universal yang paling sulit dibantah.
• ​Menawarkan Alternatif Solusi: Kritik yang baik tidak hanya meruntuhkan, tetapi juga membangun kembali. Jika kita mengkritik sebuah kebijakan, tawarkan formula alternatif, misalnya: “Kebijakan A merugikan masyarakat karena faktor X, maka alternatif solusinya adalah menerapkan skema Y.”
• ​Objektif dan Kontekstual: Kritik harus diarahkan secara tegas pada substansi kebijakan, bukan pada personal atau privasi sang pejabat.

​Cara Membuka Telinga Pemerintah yang Tuli dan Mata yang Buta

​Bagaimana jika pemerintah tetap menutup mata lebar-lebar terhadap kerugian nyata yang dialami masyarakat? Mengubah ketulian penguasa memerlukan strategi orkestrasi suara yang masif dan terstruktur:

​1. Memperkuat Amunisi Media Massa dan Jurnalisme Investigasi

​Media harus kembali ke khitahnya sebagai pilar keempat demokrasi. Jurnalisme tidak boleh sekadar menjadi corong rilis pers pemerintah, melainkan harus turun ke lapangan, memotret langsung penderitaan warga akibat kebijakan keliru, lalu menyajikannya secara konsisten ke ruang publik hingga menjadi perhatian nasional.

​2. Membangun “Solidaritas Digital” (Gerakan Netizen)

​Di era digital, the power of netizen adalah instrumen penekan yang sangat ditakuti penguasa. Kampanye digital yang kreatif, pembuatan petisi online, hingga tagar (hashtag) yang menjadi tren global terbukti mampu memaksa pemerintah meninjau ulang kebijakan atau undang-undang yang kontroversial.

​3. Mengonsolidasikan Kekuatan Sipil (Civil Society)

​Gerakan kritik harus terintegrasi. Akademisi menyuplai analisis ilmiah, media menyebarluaskan informasi, lembaga hukum memberikan advokasi, dan elemen mahasiswa serta masyarakat melakukan aksi damai. Ketika seluruh elemen ini bersuara serentak dengan satu narasi yang kuat, tidak ada pemerintah yang bisa mendelegitimasi suara tersebut sebagai sekadar riak kecil.

​Kesimpulan

​Menolak diam bukan berarti kita membenci negara; justru sebaliknya, itu adalah bukti cinta tertinggi kita pada bangsa ini. Mengutip kembali substansi dari gambar di atas, membiarkan pemerintah berjalan tanpa kritik sama saja membiarkan mereka masuk lebih dalam ke jurang kesalahan.

​Membuka mata dan telinga pemerintah memang memerlukan energi besar dan konsistensi, namun menyerah pada keadaan bukanlah sebuah pilihan. Bersuara adalah hak, mengoreksi kekuasaan adalah kewajiban, dan merawat akal sehat adalah jalan satu-satunya agar bangsa ini tidak tersesat dalam kebebalan struktural.

Editorial : Bidang Politik Redaksi Infoplus9.com

Read More

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.Diundang sebagai Pembicara Internasional di Kanada

Jakarta – INFOPLUS9.COM-Semangat menulis yang tumbuh subur setelah kembali dari program Indonesian Scientist Group di University of Melbourne, Australia, tidak pernah benar-benar padam dalam diri Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.
Justru pengalaman akademik di negeri Kanguru itu menjadi titik balik yang memperluas cakrawala intelektualnya.

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.
mulai menyadari bahwa dunia akademik internasional bukanlah ruang yang jauh dan asing bagi seorang dosen dari Indonesia, melainkan ruang terbuka yang dapat dimasuki melalui gagasan, tulisan, dan keberanian intelektual.

Dari sanalah semangatnya untuk terus menulis, meneliti, dan mengikuti forum-forum ilmiah internasional semakin membara.
Dalam pencariannya terhadap konferensi akademik global, ia sempat menelusuri peluang di University of Toronto, Kanada. Namun, takdir intelektual justru membawanya ke sebuah konferensi ekonomi Islam internasional yang diselenggarakan di University of Ottawa.

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. segera menghubungi panitia konferensi dan, di luar dugaan, komunikasi berlangsung sangat hangat dan terbuka. Panitia meminta dirinya mengirimkan lima halaman paper riset sebagai syarat utama untuk menjadi presenter dalam forum tersebut.

“Lima halaman paper itu mungkin tampak sederhana bagi sebagian orang.
Namun, bagi saya lima halaman itu menjadi simbol penting tentang kekuatan ilmu pengetahuan.
Saya menyusunnya dengan penuh kesungguhan, ketelitian, dan dedikasi akademik. Hingga akhirnya, kabar yang ditunggu itu datang: paper tersebut diterima, dan ia resmi diundang sebagai pembicara internasional di Kanada.” ujar Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. kepada awak media , Rabu (03/05/2026).

Sebagian biaya keberangkatannya didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sementara sisanya berasal dari dana pribadi yang masih tersisa dari perjalanan akademiknya sebelumnya ke Australia.

Perjalanan menuju Kanada bukan sekadar perjalanan geografis, tetapi juga perjalanan intelektual dan spiritual.
Selama berada di sana, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. menyaksikan secara langsung wajah masyarakat multikultural yang hidup dalam keteraturan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Kota Montreal meninggalkan kesan mendalam dalam benaknya. Kota itu hidup dalam dua bahasa besar—Inggris dan Prancis—tetapi tetap berjalan harmonis dalam ritme sosial yang tertib dan modern.

Salah satu pengalaman yang paling membekas adalah kunjungannya ke McGill University, salah satu universitas paling prestisius di Kanada dan dunia. Kampus itu bukan tempat asing dalam imajinasi intelektualnya, sebab di sanalah tokoh besar Indonesia seperti Harun Nasution pernah belajar dan membangun fondasi pemikiran Islam modern Indonesia.

Walaupun kunjungannya tidak bersifat resmi, ia tetap disambut dengan baik oleh staf kampus.
Ia berjalan menyusuri lorong-lorong akademik, melihat Gedung John F. Kennedy dan membayangkan jejak langkah para ilmuwan Muslim Indonesia yang pernah menimba ilmu di tempat itu. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan ketika seorang dosen dari pelosok Indonesia berdiri di ruang-ruang akademik dunia yang selama ini hanya hadir dalam buku dan cerita.

Perjalanan itu berlanjut ke Toronto dan Ontario—kota-kota besar yang dipenuhi mobilitas, dinamika, dan denyut modernitas global. Ia juga menyempatkan diri untuk naik ke National Tower of Canada, memandang lanskap kota dari ketinggian, sembari merenungkan betapa luasnya dunia dan betapa kecilnya manusia di hadapan ilmu pengetahuan dan ciptaan Tuhan.

Namun, pengalaman paling simbolik terjadi ketika ia mengunjungi Niagara Falls.
Air terjun raksasa yang menjadi perbatasan Kanada dan Amerika Serikat itu menghadirkan kesan spiritual yang mendalam.

Deru air yang jatuh tanpa henti seolah menjadi metafora tentang waktu, kehidupan, dan kebesaran Tuhan yang melampaui batas-batas negara.

Di tempat itu pula, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. membeli Visa on Arrival dan menyeberangi jembatan menuju Amerika Serikat untuk pertama kalinya.
Forum-forum internasional yang ia ikuti mengajarkan kepadanya bahwa dunia terlalu luas untuk dipahami dengan cara berpikir yang sempit.

Dari percakapan-percakapan akademik lintas bangsa, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. belajar menghargai perbedaan, menerima keberagaman, dan membangun cultural understanding yang lebih mendalam.
Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. menyadari bahwa ilmu pengetahuan sejatinya adalah ruang perjumpaan kemanusiaan, bukan arena kesombongan intelektual.
Perjalanan akademik internasional memberinya banyak intangible benefits yang tidak dapat diukur secara material: kepuasan batin, kematangan berpikir, keseimbangan psikologis, kemampuan menulis dan berbicara yang semakin terasah, serta jejaring persahabatan lintas budaya yang terus terjalin hingga hari ini.

Semua pengalaman itu membentuk dirinya bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai manusia yang lebih terbuka dan reflektif.

Pada tahun 2012, Ia menjadi Fellow Research pada Pusat Agama dan Masyarakat (CRSC) atas undangan dari Prof. Paul Bramadat, Ph.D Direktur CRSR, Unic Victroia, CA

Setelah pulang dari perjalanan ilmiah ke Kanada, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. mendapat kepercayaan untuk mendapatkan grant akademik, dan salah satu yang paling bergengsi adalah ISFIS (International Seminar on Islamic Studies)—program dari Kementerian Agama RI yang membuka jalan bagi para dosen Indonesia untuk tampil di forum-forum internasional, mempresentasikan hasil riset terbaik mereka.
Program ISFIS bukan sekadar seminar, melainkan seleksi yang sangat ketat.

Ribuan dosen dari seluruh Indonesia bersaing setiap tahun, namun hanya segelintir yang berhasil lolos. Melalui bantuan teman dan kolega internasional, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. akhirnya mendapatkan LoA dari Oxford University, salah satu universitas paling prestisius di dunia. Rasanya seperti mimpi.
Prof Dr Muhammad tak hanya akan hadir di konferensi internasional, tapi juga akan menginjakkan kaki dan berdialog akademik di Lady Margaret Hall, Oxford University, Inggris.

Read More

Kejaksaan Agung Lakukan Penggeledahan di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional Jakarta

​JAKARTA–INFOPLU9.COM- Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI (Kejagung) melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu pagi (3/6).

​Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya aktivitas penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik pidsus tersebut.

​”Benar, penyidik Pidsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kantor BGN sejak Rabu pagi,” ujar Mochamad Jeffry saat memberikan konfirmasi kepada awak media di Jakarta.

​Meskipun demikian, pihak Kejaksaan Agung belum bersedia membeberkan secara mendalam mengenai detail perkara maupun daftar barang bukti yang disita dari hasil operasi tersebut. Kejagung menegaskan bahwa penjelasan komprehensif mengenai konstruksi kasus baru akan disampaikan melalui rilis resmi setelah seluruh rangkaian proses penegakan hukum di lapangan selesai dilaksanakan.

​”Mengenai substansi kasus dan barang bukti, nanti akan kami sampaikan secara resmi melalui rilis berkala penanganan perkara,” tambah Jeffry.

​Langkah hukum yang diambil oleh Korps Adhyaksa ini menarik perhatian publik karena terjadi tepat satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total struktural pimpinan lembaga tersebut. Pada Selasa malam (2/6), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Bersamaan dengan itu, posisi Wakil Kepala BGN kini diamanahkan kepada Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

​Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa pergantian pimpinan dilakukan atas dasar hasil evaluasi tata kelola guna mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.

​Hingga siaran pers ini diterbitkan, aktivitas administrasi di internal Badan Gizi Nasional dilaporkan tetap berjalan di bawah kepemimpinan jajaran yang baru, sementara Kejaksaan Agung terus merampungkan proses penyelidikan perkara demi menjamin akuntabilitas serta transparansi pengelolaan program strategis negara.

Breaking News..!!Eks Kepala BGN Dadan dkk Dijemput Kejagung, Dirilis Resmi Sore Ini

Read More