TANGERANG-INF⭕PLUS9.COM
Pemerintah Desa Budi Mulya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Budi Mulya sukses menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan alokasi dana Bantuan Provinsi (Banprov) Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Kantor Desa Budi Mulya pada hari ini, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan penting ini dihadiri oleh elemen masyarakat dan unsur tiga pilar desa secara lengkap. Tampak hadir di lokasi di antaranya Babinsa, Binamas, Kepala Desa H. Asan, Sekretaris Desa Lomri, perangkat desa, jajaran Ketua RT dan RW, pengurus Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta para tokoh masyarakat Desa Budi Mulya.
Agenda utama Musdes hari ini adalah membedah dan menyepakati pemanfaatan pagu anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebesar Rp120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Kepala Desa Budi Mulya, H. Asan, menegaskan bahwa sinergi erat seluruh lembaga desa dan unsur TNI-Polri menjadi kunci utama keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran ini.
“Bersama rekan-rekan BPD dan didukung seluruh elemen yang hadir hari ini, kami memastikan dana Banprov senilai 120 juta rupiah ini dikelola secara transparan. Setiap sektor yang kami sepakati hari ini menyentuh langsung aspek pembangunan fisik, kesehatan, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan penandatanganan dokumen berita acara hari ini, alokasi dana Banprov Rp120.000.000 tersebut resmi disepakati untuk disalurkan ke dalam 6 pos prioritas berikut:
- Beasiswa Sarjana: Program stimulan pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM generasi muda Desa Budi Mulya.
- Pemasangan U-Ditch: Pembangunan saluran drainase modern menggunakan beton pracetak untuk mengantisipasi genangan air di lingkungan pemukiman warga.
- Pemasangan Paving Block: Peningkatan kualitas jalan lingkungan atau gang desa agar akses mobilitas warga lebih aman dan nyaman.
- Penanganan Stunting: Penguatan program kesehatan masyarakat melalui pemberian makanan tambahan dan posyandu untuk menekan angka stunting anak.
- BPJS Kesehatan: Dukungan jaminan kesehatan bagi warga yang membutuhkan sesuai dengan kuota pembiayaan yang proporsional.
- Penguatan Pemerintah Desa dan BPD: Alokasi penunjang operasional, peningkatan kapasitas, serta fasilitas pendukung kerja bagi Pemdes dan BPD guna memaksimalkan pelayanan publik.
Ketua BPD Desa Budi Mulya, Tiar Kamsinata, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pihak pemdes serta kedewasaan seluruh lembaga desa dalam menyusun skala prioritas. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal penuh realisasi anggaran ini.
“Kami di BPD akan menjalankan fungsi pengawasan secara melekat. Mulai dari tahap pengajuan dokumen, realisasi anggaran di lapangan, hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nanti, semua harus akuntabel dan sesuai dengan hasil kesepakatan Musdes hari ini,” tegas Tiar Kamsinata.
Sementara itu, Sekretaris Desa Budi Mulya, Lomri, menambahkan bahwa setelah berita acara ditandatangani hari ini, tim sekretariat desa akan bergerak cepat melengkapi dokumen administrasi pencairan ke tingkat provinsi agar keenam program strategis di atas dapat segera diimplementasikan. (Berry)
Tag: #Banprov120juta #Budimulya